by

Target Selesai 2023, Junaedi: 4500 Belum Dapat Sertifikat

Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat (BPKAD Jabar), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bekerja keras mendata aset milik Pemprov Jabar. Demikian diungkapkan Sekretaris BPKAD Jabar, Junaedi, hingga saat ini sekitar 1,500 bidang tanah atau sekitar 29 persen sudah bersertifikat.

Sebenarnya aset yang dikelola BPKAD jabar, menurut Junaedi, tidak hanya tanah, tapi juga berupa aset barang bergerak dan tidak bergerak seperti gelas, piring, bangku dan meja sekolah SMA/SMK di jawa barat. “Kalau di total, seluruhnya mencapai 5 juta aset,” ujarnya dalam Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (2/5/2019).

Adapun tanah milik Pemprov Jabar, Junaedi mengatakan, total sekitar 5909 bidang yang tersebar di 27 kota dan kabupaten di jawa barat. “Baru sekitar 29 persen yang sudah mendapat sertifikat, selebihnya 4500 lebih belum terverifikasi dan belum bersertifikat,” ungkapnya.

Selain itu, lambatnya proses sertifikasi aset Pemprov Jabar berupa tanah, lanjut Junaedi, tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di lapangan. “Tidak sedikit aset tanah yang dikuasai pihak lain bahkan sudah bertahun-tahun menempati secara turun temurun. Namun, saat akan ditertibkan malah minta ganti rugi,” keluhnya.

Padahal, menurut Junaedi, pihak lain yang menempati tanah Pemprov Jabar tersebut yang seharusnya membayar uang sewa tapi malah sebaliknya. “Sudah salah menempati lahan milik pemprov jabar bertahun-tahun, saat akan ditertibkan malah mereka minta ganti rugi, bukan membayar uang sewa. Inilah salah satu yang menjadi penghambat pembuatan penerbitan sertifikat tanah,” ungkapnya.

Langkah selanjutnya, lanjut Junaedi, sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), semua aset milik negara harus segera di tertibkan. “Bukan hanya unsur korupsi, tapi ada pidananya juga, hal ini kita akan kordinasi dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat,” ungkapnya.

Junaedi mengatakan dalam menertibkan aset, ada beberapa pendekatan baik secara yuridis maupun non-yuridis. “Hal ini penting sebelum kita lakukan eksekusi penertiban agar tidak menimbulkan masalah hukum dengan warga. Sebenarnya ada juga aset yang disewa,” imbuhnya.

Namun, anehnya, ungkap Junaedi, saat aset disewa tersebut akan digunakan oleh pemerintah sebagai pemilik aset, pihak penyewa malah keberatan. “Mereka keberatan, dan menuntut ganti rugi dan sebagainya, dengan dalil mereka memelihara aset tersebut,” ungkapnya.

“Dari 4545 aset tersebut terbagi dalam 4 kategori yaitu K1, K2, K3 dan K4. Khusus untuk K1 ada 300-an kita harapkan dapat bersertifikat pada akhir 2019 ini. Sedangkan K2, K3 dan K4 diharapkan tahun 2022 dapat terselesaikan dan semua bersertifikat,” pungkasnya.