by

Sesuai Tupoksi, Sapta: Satpol PP Jabar Hanya Membantu

Secara langsung, pengamanan aset milik negara menjadi tanggung jawab dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat (BPKAD Jabar), demikian diungkapkan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Satpol PP Jabar), Sapta Yulianto Dasuki dalam Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Jalan Diponergoro, Kota Bandung, Kamis (2/5-2019) siang.

Misalkan, Sapta mencontohkan, ruas-ruas jalan provinsi menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (DBMPR Jabar), bantaran sungai menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (DSDA Jabar) tidak boleh ada bangunan sesuai aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Sebagaimana tupoksi Satpol PP, kita memang diberikan kewenangan dalam menegakkan Perda dan pengamanan aset daerah. Namun tanggungjawab secara langsung ada di OPD terkait terutama di BPKAD Jabar, kalaupun mau mendirikan bangunan harus terbelih dahulu meminta ijin ke pemprov Jabar melalui OPD,” ungkapnya.

“Jadi dalam hal pengamanan Aset daerah, Satpol PP hanya membantu BPKAD Jabar dan OPD lainnya. Untuk itu, sebelum bertindak, satpol PP Jabar berkoordinasi dengan biro hukum untuk pengamanan asset pemprov yang ada di kabupaten dan kota masing-masing. Bahkan, kita juga berikan honor untuk menjaga aset pemprov,” imbuhnya.

Namun, lanjut Sapta, bila menemukan adanya bangunan berada dalam tanah milik Pemprov Jabar, Satpol PP Jabar akan mempertanyakan kepada OPD terkait. “Kenapa ada bangunan berdiri? apakah ada ijinnya atau bagimana? Jadi satpol PP juga memiliki wewenang menyidik oknum-oknum OPD terkait yang terkesan pembiaran,” ungkapnya.

Disamping itu, Sapta juga mengakui, cukup banyaknya aset Pemprov Jabar di seluruh kota dan kabupaten menjadi suatu kesulitan. “Kita memiliki personil cukup terbatas yaitu hanya sekitar 120 orang, maka dalam pengamanan aset kita berkoordinasi dan meminta informasi serta laporan dari OPD Jabar dan juga dengan Satpol PP Kabupaten Kota untuk melakukan bersama-sama,” ujarnya.

Sapta mengatakan, sebagai penegak hukum Satpol PP Jabar bertindak berdasarkan hukum dan aturan yang ada, selalu berkordinasi dengan pihak terkait sebelum melakukan suatu tindakan. “Setiap Satpol PP Jabar akan melakukan tindakan kita tentunya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Jabar”, pungkasnya.