Laporan Wartawan Alatas, Jurnal Jabar

JURNALJABAR.com – Sebelumnya infromasi yang beredar Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta, resmi mendaftarkan uji materiil ke Mahkamah Agung atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Kamis (4/12). Permohonan teregistrasi di Kapaniteraan MA dengan Nomor 001/HUM/2018.

“BUMN (Persero) itu didirikan tidak hanya untuk mencari profit semata tetapi juga untuk public service obligation (kewajiban pelayanan publik) kepada rakyat Indonesia. Akibat holdingisasi ini maka Antam, Bukit Asam, dan Timah tidak ada kewajiban atau penugasan PSO lagi,” kata Bisman.

Permohonan uji materiil PP 47/2017 merupakan untuk memastikan bahwa holdingisasi yang dilakukan pemerintah dengan  menghapus status BUMN (Persero) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS) merupakan kebijakan yang keliru karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba.

Baca juga : Mendorong Pembangunan Di Jawa Barat, ICER Regional Jabar Rencanakan Kegiatan.

Baca juga : Sambangi Rektor STKIP Muhamamdiyah Bogor, Jaringan Mahasiswa Siap Kawal Pemilu 2018

Terpisah, Hasyemi Faqihudin Koordinator Wilayah ICER (Indonesian Community Energy Research) Regional Jawa Barat berpendapat, Gambaran manfaat ekonomi sosial dari holding pertambangan yang di bayangkan pemerintah seharusnya lebih dikaji dan patut dipertimbangkan kembali.

“Saya kira pemerintah harus lebih mempertimbangkan lagi, secara kan bayangan saat ini dari mulai dividen, pajak, royalti untuk negara katanya akan meningkat. Tapi coba kita lihat kedepannya nanti”. terangnya kepada harianpagi.id

Baca juga : Fantastisnya Anggaran Asean Games 2018, Aktivis Menduga Ada Ketidakberesan Di Menpora

Baca juga : Presidium Alumni BEMNUS Kecam Presiden AS Donald Trump Soal Yerusalem

Hasyemi pun menambahkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 yang jadi dasar hukum pembentukan holding pun hingga kini masih dipertanyakan

“PP itu tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”. tutupnya. [Troy]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •