Laporan Wartawan Sukma Wijaya, Jurnal Jabar.

JURNALJABAR.com, Jakarta — Hingga kini BPN RI atas kasus tanah seluas 16 haktare di kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, belum juga jalankan Keputusan Pengadilan Negeri Klas I A Jakarta Selatan No 523/Pdt.G/2001/PN.Jak. Sel tertanggal 14 November 2002. Dan kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 245.PDT/3003/PT. DKI  tertanggal 11 September 2003, Jo Putusan Mahkamah Agung No  611 K/ PDT/ 2004 tertanggal 25 Oktober 2005, dan Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 64 PK/Pdt/2007 tertanggal 3 Juli 2008. Hal itu pun membuat Gerakan mahasiswa (GERAM) akan sesegera mengepung kantor BPN RI

“Dengan tidak ada itikad baik menyelesaikan masalah, dan kemudian tidak mengikuti putusan pengadilan yang keputusannya sudah inkrah, ini sangat wajib BPN RI harus dikepung habis habisan dan bertubi tubi”. tegas Hasyemi Faqihudin Ketua Umum GERAM Kepada JurnalJabar.com Jumat (3/5/2018) Pagi

Menurutnya, ia menduga BPN RI sampai saat tidak berjalan secara profesional dan hanya menjadi lembaga yang pusat para mafia tanah.

“Bahkan Kepala BPN RI pun sofyan djalil harus di resuffle apabila tak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, mafia mafia harus di usir di BPN RI, saya berjanji akan ontrog habis habisan BPN RI apabila tak jalankan putusan pengadilan”. Pungkasnya.

Hasyemi menambahkan, perbandingan antara persoalan tanah diperkotaan dan didaerah menurutnya lebih rumit di daerah, akan tetapi bukan hanya di daerah, di tingkat perkotaan pun semakin dipersulit.

“Kita lihat, sampai saat ini dengan sepanjang mata memandang. Persoalan sengketa tanah di daerah misal, sampe bunuh bunuhan dan lain lain, ada akibat dampak tidak profesionalnya BPN RI. Bahkan mirisnya nya di kota pun seperti di jakarta BPN semakin menunjukan mafianya, sayang sekali apabila keputusan 16 ha tidak dijalankan, kepungan bertubi – tubi dari kita akan dijalankan”. Tututpnya [SUL]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •