Laporan Wartawan Kiki R, Jurnal Jabar.

JURNALJABAR.com – Persoalan tentang peraturan alokasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 yang telah diterbitkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) melalui Permendes Nomor 19 Tahun 2017 yang mengatur tentang prioritas dana desa tahun 2018. Hal itu dipertanyakan oleh Muhamad Janwar Ketua Aksi Dan Advokasi Forum Mahasiswa Bogor (FMB). Selasa, (12/12/2017) Dalam pernyataan sikap yang diterima JurnalJabar.com

Baca juga : Presidium Alumni BEMNUS Kecam Presiden AS Donald Trump Soal Yerusalem

Janwar menilai prioritas penggunaan dana desa ini harus bertujuan sebagai pedoman penyelenggaran kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun pedoman teknis hingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Gambar : Membangun Desa Dengan Dana Desa 2017

“Dalam BAB 3 pasal 4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain:

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUMDes atau BUMDes Bersama, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Baca juga : Mendorong Pembangunan Di Jawa Barat, ICER Regional Jabar Rencanakan Kegiatan.

3. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.
4. Prioritas penggunaaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Ia menambahkan pedoman umum prioritas dana desa ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun petunjuk teknis penetapan yaitu:

5. Prioritas penggunaan dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa.

6. Rencana kerja pemdes (RKPDesa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman Desa-Desa di Indonesia.

Baca juga : Pelawak Senior Qomar Siap Mundur Jadi Rektor Untuk Maju Di Pilkada Cirebon 2018?

Harapan janwar sapaan akrabnya canoy menurutnya, Hal ini harus menjadi pengawasan bersama, pemerintah desa harus transparansi dalam setiap hal yg berkaitan dengan dana desa

”Soal pembangunan dana dana pemberdayaan masyarakat ini yang belum kena terhadap pemuda dan masyarakat,ini menjadi catatan penting bagi desa agar harus efiesien dan efektif” tutupnya. [Troy]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •